Santri dan Syahwat Politik Kyai

santriAhmad Saefudin

 

Makna yang muncul dari sebuah fenomena tidak selamanya sejalan dengan nomena. Di balik makna, terselip pertarungan kuasa. Relasi hegemonik antarwacana saling berebut, mengisi ruang kognisi masyarakat dalam kurun tertentu sebagai upaya konstruksi kesadaran kolektif. Begitupun makna santri. Pernah pada suatu masa, kaum bersarung ini dipersepsikan sebagai komunitas lusuh, kumal, ndeso, lugu, kolot,katrokpenyakitan, dan seribu image kurang sedap lain. Santri tergolong dalam lapisan sosial madesu (masa depan suram). Paling banter, keahlian lulusan pesantren hanya sanggup merapal doa dengan predikat “ustaz kampung”. Itupun jika masih dimanfaatkan. Tidak sedikit dari mereka yang nasibnya berkesudahan tragis; nirguna dan nganggur. Potensi intelektualitas kepesantrenan yang sempat mentereng, menjadi kendur, terbentur oleh kompleksitas persoalan laju hidup yang kian deras.

Namun, belakangan ini simbol santri mengalami pergeseran makna ke arah positif. Rating mereka menukik tajam. Dari yang terlunta menjadi idola. From zero to hero. Keberanian elit pesantren dalam merestrukturisasi kurikulum agar tanggap terhadap problem realitas, berdampak signifikan dalam mengangkat derajat santri. Diskursus multidisipliner ilmu yang terkombinasi secara eklektik menjadikan mereka siap bertarung secara kompetitif. Santri yang sedari dulu berkutat pada perbendaharaan kajian kitab kuning, kini merevolusi diri, bergumul erat dengan wacana pengetahuan yang relatif kontemporer. Mereka sanggup bermetamorfosis dari generasi kuper (kurang pergaulan) ke generasi cyber. Metode dakwah oral, dengan segenap kegigihan usaha mereka, berganti menjadi dakwah literal, bahkan digital. Tunjangan soft skill dan hard skill merubah status sosial, dari kalangan “pinggiran” ke “pusat” peradaban. Kaum sarungan mengalami fase pencerahan. Enlightenment. Mereka tidak tabu mengalihkan kiblat keilmuan -yang sejauh ini bersifat Timur Tengah sentris-, ke dunia Barat.

Ternyata, di era postmodern ini, wacana tentang santri telah mengalami –apa yang disebut oleh Derrida sebagai- dekonstruksi, yakni bergerak dinamis melampaui dogmatisme tradisional.

PESANTREN TANPA KIAI

Fenomena kalangan cerdik pandai -yang dalam dunia pesantren disebut dengan kiai-terjun ke gelanggang politik praktis pascareformasi menuai kontroversi. Bagi kalangan yang sepaham, peran kyai di ranah politik merupakan keniscayaan karena terdorong misi mulia, yakni memperjuangkan nasib lembaga pendidikan Islam dari sisi kebijakan politik, terutama pondok pesantren. Kyai diharapkan memutus mata rantai diskriminasi Pemerintah terhadap pesantren, sehingga menempatkan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara ini sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lain seperti sekolah formal (SD, SMP, SMA) dan perguruan tinggi.

Sedangkan kubu lain yang berseberangan, cenderung meyakini bahwa syahwat politik kiai justru menjadi blunder, bahkan berpotensi menurunkan atribut kepemimpinan yang pada dasarnya sudah melekat dan tidak bisa diceraikan dalam kualitas kepribadian individu sang kyaiKita tidak bisa mengingkari bahwa figur sentral kyai di pesantren tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Ketika kyai memutuskan berkecimpung dalam urusan politik, konsekuensi logis yang terjadi ialah kekosongan kekuasaan (vacuum of power) dalam jagat kepesantrenan. Nasib santri terbengkelai. Peran pesantren sebagai benteng terakhir pelestari faham keislaman klasik abad pertengahan kian terkikis dan mengalami reduksi sistematis dari dalam. Padahal, eksistensi pesantren sebagai warisan sekaligus kekayaan kebudayaan intelektual Nusantara (Siroj, 2006) yang telah membentuk subkultur tersendiri masih harus terus diperjuangkan.

Sudah jamak kita ketahui, sistem pendidikan Nasional belum menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal. Imbasnya, dari aspek kebijakan politik anggaran, pesantren masih ter(di)anaktirikan. Aliran dana segar dari total dua puluh persen anggaran pendidikan Nasional belum bisa dinikmati secara maksimal. Sampai sekarang, secara formal kelembagaan, pesantren berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Namun, peran Kemenag dalam ngrumati pesantren pun belum bisa dikatakan “baik”. Tidak sedikit pesantren-pesantren tradisional yang gulung tikar karena tidak lagi diminati masyarakatSementara, pesantren yang masih dipadati santri, tidak dibarengi dengan kualitas penataan sistem manajemen. Sarana dan prasarana pembelajaran tidak memadai. Identitas pesantren, -kecuali pesantren yang mempunyai akar historis yang kuat- kian pudar di mata masyarakat.

Salah satu tindakan reaktif agar pesantren tetap diminati publik, adalah dengan membuka lembaga pendidikan formal dengan perpaduan kurikulum yang terintegrasi antara ilmu-ilmu kepesantrenan dan ilmu umum. Santri senior didaulat sebagai tenaga pendidik meskipun secara akademis belum mempunyai banyak pengalaman tentang teori-teori pembelajaran. Wal hasil, pesantren kian mengalami disorientasi keilmuan.

Oleh karena itu, pakar pendidikan Islam, baik yang berlatar belakang pendidikan pesantren maupun umum, hendaknya berpikir keras untuk menyelamatkan nasib pesantren agar tetap kompetitif di tengah persaingan global. Kalau memang perlu, lembaga perguruan tinggi Islam semacam Universitas Islam negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Negeri maupun Swasta mulai membuka program studi khusus yang membidangi kepesantrenan. Kajian keilmuan terfokus pada manajemen kelembagaan, pengembangan kurikulum, dan pemberdayaan santri. Jika tidak segera dilakukan, entah cepat ataupun lambat, pesantren akan hilang dari sejarah pendidikan Nusantara. Akan ada masa di mana suatu generasi sama sekali tidak mengenal pesantren, kyai, dan kitab kuning. Naudzibillah min dzalik. [as]

Ahmad Saefudin, Alumni PMII, Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *