Sumber Ajaran

5 March 2016

Sumber Ajaran Aswaja An-Nahdliyah

 

Prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah dalam tradisi jam’iyah Nahdlatul Ulama amat bergantung pada pola pemecahan masalahnya antara : pola maudhu’iyah (tematik) atau qonuniyah (terapan) dan waqi’iyah (kasuistik). Pola maudhu’iyah pendeskripsian masalahnya berbentuk tashawur lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif (RUU/Raperda), maka pendekatan masalahnya bertintikan “tathbiq al-syari’ah” disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual (waqi’iyah) yang bersifat regional (kedaerahan) atau insidental, cukup menempuh penyelesaian metode takhayyur (eklektif) yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai (instan).

Berikut diuraikan cara merujuk (menggali sumber referensi) dan langkah istinbath (deduktif) atau istidlal (induktif) yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan paham Ahlus Sunnah Wa al-Jama’ah.

 

Madzhab Qauli

Pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai “Ulama Sunni” dikutip secara utuh qaulnya dari kitab mu’tabar dalam madzhab. Sepeti mengutip dari kitab “Al-Iqtishad fi al-‘itiqad” karangan Abu Hamid al-Ghazaliy yang menjabarkan paham aqidah Asy’ariyah atau kitab ”al-Umm” yang menghimpun qaul Imam al-Syafi’i. Sekira umat diperlukan perluasan doktrin (elaborasi) seyogyanya merujuk ke kitab syarah yang disusun oleh ulama sunni dalam madzhab yang sama. Seperti kita “al-Majmu” karya Imam al-Nawani yang mengulang pandangan fiqh Imam al-Syairazi dalam al-Muhazhab.

Agar terjaga keutuhan paham mazhab sunni harus dihindarkan pengutipan pendapat (qaul) dari kita yang penulisnya bermazhab lain. Misalnya mengutip pendapat Imam Malik dari kita Fiqhu al Sunnah karya Sayid Sabiq, atau pensyarahan atas hadits koleksi Ibnu Daqiq al-Ied berjudul Muntaqa al-Akhbar dari ulasan al-Syaukani dalam Nayl al-Awthar.

 

Madzhab Manhaji

Ketika upaya merespon masalah kasuistik dipandang perlu menyertakan dalil nash syari’i berupa kutipan ayat al-Quran, nuqilan matan sunnah atua hadits, untuk mewujudkan citra muhafazhah maka langkah kerjanya sebagai berikut:

Pertama, kutipan ayat dari mushaf dengan rasam utsmaniy lengkap petunjuk nama surah dan nomor urut ayat serta menyertakan terjemah standard eks Departemen Agama RI. Kutip pula tafsir atas ayat tersebut oleh Mufassir Sunni dari kitab tafsir yang tergolong mu’tabar. Keunggulan tafsir bisa ditelusuri dari sumber dan media yang diperbantukan serta penerapan kaidah istinbath atas nash ungkapan al-Quran. Integritas mufassir sebagai ulama sunni dipelukan sebaga jaminan atas mutu penafsiran dan pentakwilan. Sebagamana diketahui pada jajaran ulama Syi’ah Imaniyah (Ja’fariyah dan Itsna’ Asyariyah) telah memperluas sifat kema’shuman melampaui wilayah nubuwwah, dan terjadi pentakwilan oleh ulama bathiniyah yang keluar dari bingkai aqidah Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah.

Kedua, penuqilan matan sunnah/hadits harus berasal dari kitab ushulul-hadits (kitab hadits standar) berikut mencantumkan narasumber Nabi atau Rasulullah SAW. serta nama periwayat/nama mukharrij (kolektor). Pemberdayaan nash sunnah atau nash hadits sebagai hujjah syar’iyah harus mempertimbangkan data hasil uji kehujjahannya sebagai shahih, hasan atau dha’if. Penarikan kesimpulan atas konsep substansi nash bermuara pada pensyarahan oleh Muhaddisin yang paham keagamaannya diakui sebagai sunni.

Ketiga, pengutipan ijmak perlu memisahkan kategori ijmak shahabi yang diakui tertinggi mutu kehujjahannya dari ijmak mujtahidin. Sumber pengutipan ijmak sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid muharrir madzhab seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Pengintegrasian tafsir untuk ayat yang dirujuk berkut data kritik serta syarah hadis guna mengimbangi kondisi para pelaku penggalian ajaran dengan cara manhaji pada masa sekarang belum memenuhi kualifikasi mujtahid level manapun.

 

Pengembangan Asas Ijtihad Madzhabi

Pada tataran aplikasi hukum (tathabiq al-Syar’iyah) terkait proses penyusunan RUU/Raperda mungkin pilihan jatuh pada kreasi mengembangkan asas-asas ijtihad yang dikenal luas pada jajaran ulama Sunni. Misalnya: ‘Umumu al-Balwa, Qaul Shahabi, Qaul Tabi’in, Mura’atu al-Khilaf, Kondisi dharurat, asas ‘Uruf /Ta’amul, ‘Amalu Ahli al-Madinah, Istihsan, Syar’u al-Dara’i, Istihab, Mashalih Mursalah, Maqashid al-Syari’ah, Siyasah Syari’iyah dan lan sebagainya.

Operasionalisasi asas-asas ijtihad tersebut perlu didukung kearifan mengenali bobot masalah ijtihadiyah terutama: Frame (bingkai) masalah, konteks (keterkaitan) dengan kepentingan individu atau kebijakan publik, dampak pada sektor aqidah dan ghirah diniyah, kadar kesulitan dalam pelaksanaan, membuka peluang hilah hukum dan resiko berjangka panjang. Oleh karena itu kompleksitas masalah di negara plural agamanya, maka perumusan hukum yang memberdayakan asas ijtihad harus dilakukan secara kolektif (jama’iy) dan terjamin taat kaidah istidlal.

 

nu-1Referensi : Aswaja An-Nahdliyah; Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama, Tim PWNU Jawa Timur